Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia Sudah Dilaksanakan pada Operasi Hulu

carbon capture and storage di indonesia

Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dimaksudkan untuk mendukung integrasi skema penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) dan skema penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCUS) dalam kegiatan eksplorasi dan produksi di dalam negeri, dengan tujuan membantu dekarbonisasi industri hulu.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menerbitkan Permen ESDM 2/2023 tentang penerapan CCS pada operasi eksplorasi dan produksi. Peraturan ini merupakan langkah perdana Indonesia untuk mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2060, kata kementerian.

Saat ini terdapat 15 proyek CCS/CCUS di Indonesia yang sedang dalam tahap kajian dan persiapan, yang sebagian besar diharapkan dapat dimulai pada tahun 2030. Ke-15 proyek tersebut adalah:

  • Arun (CCS)
  • Gemah (CCUS/pemulihan minyak yang ditingkatkan)
  • Ramba (CCUS/EOR)
  • Jatibarang (CCUS/EOR)
  • Cekungan Sumatera Tengah (pusat CCS/CCUS)
  • Sakakemang (CCS)
  • Gandih (CCUS/EOR)
  • RU V Balikpapan (penangkapan dan pemanfaatan karbon/metanol)
  • Cekungan Kutai (pusat CCS atau CCUS)
  • Cekungan Sunda Asri (pusat CCS/CCUS)
  • Sukowati (CCUS/EOR)
  • Kalimantan Timur (potensi CCS atau CCUS)
  • Biru (amonia/CCS)
  • Abadi (CCS/CCUS)
  • Tangguh (CCUS/EOR).

“Meskipun peraturan ini memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan seputar ruang lingkup dan persyaratan kegiatan CCS/CCUS, ada sejumlah masalah yang masih harus diatasi, termasuk risiko kebocoran, alokasi hak milik dan risiko dalam konteks percampuran karbon dan memastikan spesifikasi kualitas,” kata Paul Greening dan Jooyoung Song dari pengacara dan penasihat Akin Gump dalam Blog Akin Insights mereka.

“Juga tidak jelas sejauh mana Indonesia akan menawarkan insentif keuangan untuk menarik investasi di seluruh rantai nilai CCS/CCUS, dan akan menarik untuk melihat apakah pemerintah Indonesia akan mengikuti yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Inggris dan Eropa dengan memperkenalkan keringanan pajak dan kredit untuk teknologi CCUS.”

Direktur Minyak dan Gas Kementerian, Tutuka Ariadji, mengatakan proses penyusunan Permen ESDM 2/2023 merupakan proses yang cukup panjang dan dilakukan melalui kerja sama dengan operator yang aktif di Indonesia dan akademisi.

“Dalam penyusunan peraturan ini, kami bekerja sama dengan pusat unggulan yang berkantor di Institut Teknologi Bandung. Dalam prosesnya [kami] mengundang banyak lembaga – baik nasional maupun internasional – dengan harapan standar yang ada juga bersifat internasional dan dapat diterapkan dalam penerapannya karena mereka juga bekerja sama dengan kontraktor PSC,” kata Tutuka.

Dia menambahkan para pelaku usaha kini dapat memasukkan dalam rencana pengembangan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan kepada regulator hulu SKK Migas, skema mereka untuk emisi CO2 terkait yang akan ditangkap dan disimpan selama operasi lapangan minyak dan gas.

Pemulihan biaya juga dapat diterapkan dalam kontrak bagi hasil jika CCUS digunakan untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan inisiatif pemulihan minyak atau gas, kata kementerian.

Tutuka berharap Permen ESDM 2/2023 yang disusun pada Agustus 2021 dapat memotivasi industri hulu untuk menurunkan emisi. Peraturan tersebut mendapat persetujuan presiden awal tahun ini.

Malaysia akan mengikuti jejak Indonesia?

“Akan sangat menarik untuk melihat apakah Malaysia akan segera mengikuti jejak Indonesia dan mengumumkan peraturannya sendiri, mengingat Malaysia melalui industri minyak dan gasnya yang sudah mapan memposisikan dirinya sebagai tujuan utama CCS/CCUS di Asia Tenggara,” Greening dan Lagu ditambahkan.

“Selain itu, kita juga dapat menunggu dan melihat apakah Permen ESDM 2/2023 dapat menjadi batu loncatan menuju diskusi seputar kerja sama regional. Meskipun peraturan dalam negeri seperti Permen ESDM 2/2023 penting bagi pengembangan proyek CCS/CCUS dalam negeri, kerja sama regional akan sangat penting untuk membuka potensi penangkapan karbon yang besar di kawasan ini,” kata keduanya.

“Serangkaian masalah pasti akan muncul dalam konteks lintas batas, sehingga tanpa kerja sama regional untuk menumbuhkan kepercayaan dan kepastian mengenai rezim hukum dan peraturan lintas batas/lintas batas, gagasan untuk mengangkut karbondioksida dari Singapura ke Indonesia melalui pipa akan muncul. atau mengirimkan karbondioksida dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan ke Malaysia mungkin hanya sekedar ambisi yang tinggi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Angphotorion

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading